gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang biasa dipanggil jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) dan tak membutuhkan tanda tangan presiden ri agar mampu menggunakan anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. apabila gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi selama balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Beberapa tempat untuk belanja online
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Objek Wisata ulau Tidung
- Objek Wisata ulau Tidung
jokowi menyampaikan bahwa yang seharusnya menandatangani surat itu merupakan pihak yang membeli dana anggaran langsung yakni, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku yang tanda tangan, berarti aku mesti ngawasi berbagai tiap detik, menit, jam. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya agar menandatangani surat itu, lanjutnya, serta untuk bentuk preventif bila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan dalam penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya serta yang mesti tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Salah satu persyaratan dan diminta dengan menteri keuangan agar bagian pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.